PBB didirikan pada 24 Oktober 1945 di San Fransisco pasca diadakannya konferensi Dumbarton Oaks di Washington DC di San Fransisco. Perserikatan ini kemudian melaksanan sidang umum untuk pertama kalinya pada tanggal 10 Januari 1946 di Church House, London. Dimana dalam sidang tersebut dihadiri oleh 51 negara perwakilan. Pertama kali didirikan, markas PBB berada di San Francisco, namun sejak tahun 1946 sampai sekarang kantor pusat PBB beralih ke New York. Sementara kantor utama PBB terletak di Jenewa, Nairobi, dan Wina.
PBB atau United Nations merupakan badan pengganti Liga Bangsa-Bangsa yang telah dianggap gagal dalam upaya memelihara perdamaian internasional, serta meningkatkan kerjasama dalam memecahkan masalah ekonomi, sosial, dan kemanusiaan internasional. Sehingga terjadilah perang dunia ke II (1939-1945). Pencetus ide pendirian United Nation / PBB adalah Franklin D. Roosevelt.
PBB memiliki 6 komponen / organisasi utama, yaitu :
1. Majelis Umum PBB
Tugas dan kekuasaan Majelis Umum PBB diantaranya :
- Melaksanakan perdamaian dan keamanan internasional
- Melaksanakan kerjasama dibidang perekonomian dan masyarakat internasional
- Melaksanakan sistem perwakilan internasional
- Mengumpulkan keterangan-keterangan tentang daerah-daerah yang belum mempunyai pemerintahan sendiri
- Menangani urusan keuangan
- Penerimaan anggota baru
- Perubahan piagam
- Menjaga hubungan antara komponen lainnya
2. Dewan Keamanan PBB
Tugas dari Dewan Keamanan PBB :
- Menyelesaikan perselisihan dengan cara-cara damai, yaitu dengan cara yang didasarkan atas; persetujuan sukarela atau paksaan hukum dalam menjalankan persetujuan.
- Mengambil tindakan-tindakan terhadap ancaman perdamaian dan perbuatan yang berarti penyerangan.
Fungsi dari Dewan Keamanan PBB :
- Memelihara perdamaian dan keamanan internasionaal yang selaras dengan azas-azas dan tujuan organisasi.
- Mengadakan penyelidikan terhadap persengketaan atau situasi yang dapat mengakibatkan keresahan internasional.
- Mengadakan usulan mengenai metode yang mungkin untuk menyelesaikan sengketa-sengketa internasional
- Menetapkan sistem pengaturan persenjataan internasional
- Menentukan ancaman / agresi yang dapat mengancam perdamaian dunia serta merumuskan tindakan yang akan diambil.
- Mengadakan sanksi-sanksi serta tindakan lain non perang untuk mencegah terjadinya agresi
- Mengadakan aksi militer terhadap negara-negara yang melakukan agresi
- Pengusulan anggota-anggota baru
- Pelaksanaan fungsi-fungsi perwakilan PBB di aderah-daerah strategis
- Pengusulan sekjen PBB dan pengangkatan hakin dari Mahkamah Internasional
- Menyampaikan laporan tahunan pada Majelis Umum PBB
3. Dewan Ekonomi dan Sosial PBB
Tugas dewan ekonomi diantaranya :
- Menyelidiki dan menyusun laporan-laporan mengenai permasalahn ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan di seluruh dunia.
- Merumuskan perjanjian dengan negara-negara anggota yang natinya akan diajukan pada Majelis Umum PBB
- Mengadakan konferensi internasional untuk membahas hal-hal tertentu termasuk tugas dan wewenang.
4. Dewan Perwalian PBB
Tugas dari dewan perwalian PBB :
- Melakukan pertimbangan atas laporan-laporan yang telah disampaikan oleh negara-negara penguasa.
- Menerima surat-surat permintaan lalu menyelidikinya secara bersamaan dengan negara-negara penguasa
- Menyelenggarakan kunjungan berkala ke masing-masing daerah perwalian yang disetujui oleh negara penguasa
- Menjalankan pekerjaan-pekerjaan dengan syarat-syarat persetujuan perwalian.
5. Sekretariat PBB
Tugas Sekretariat PBB :
- Sebagai kepala administratif dari PBB
- Menyampaikan setiap persoalan yang dianggap membahayakan perdamaian dan keamanan internasional kepada dewan keamanan PBB.
- Membuat laporan tahunan serta laporan tambahan mengenai pekerjaan PBB kepada majelis umum.
6. Mahkamah Internasional
Tugas Mahkamah Internasional :
- Memeriksa dan memutuskan perkara-perkara yang diajukan oleh negara-negara yang sedang bersengketa.
- Mengadakan perjanjian internasional
- Menetapkan hukum-hukum internasional
- Menentukan sanksi atas pelanggaran internasional
- Menentukan teritorial, maupun batas laut yang menjadi hak suatu negara.
Peranan dan Manfaat PBB Bagi Bangsa Indonesia
1. Pada Masa kemerdekaan
Organisasi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) turut membantu dalam upaya menyelesaikan pertikaian senjata yang terjadi antara Indonesia dan Belanda (1945-1950). Berdasarkan sidang yang dilakukan Dewan keaman PBB Pada tanggal 24 Januari 1949, Amerika Serikat mengutarakan resolusi yang mendapatkan persetujuan dari semua negara anggota PBB, diantaranya :
- Pembebasan presiden dan wakil presiden, serta para pemimpin Indonesia yang telah ditangkap oleh pemerintahan Belanda pada 19 Desember 1948.
- Menginstruksikan agar KTN memberikan laporan lengkap tentang situasi yang dialami Indonesia sejak 19 Desember 1948.
Beberapa hasil keputusan PBB untuk Indonesia pada masa kemerdekaan :
- Piagam Pengakuan Kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949. Dengan pengakuan kedaulatan tersebut, maka berakhirlah masa revolusi bersenjata di Indonesia dan Belanda telah mengakui kemerdekaan Indonesia.
- Pembentukan RIS. RIS di bentuk pada 2 Nopember 1949 atas hasil keputusan Konferensi Meja Bundar (KMB), dimana RIS terdiri dari negara-negara bagian diantaranya Republik Indonesia, Negara Sumatera Timur, Negara Sumatera Selatan, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Indonesia Timur dan 9 satuan kenegaraan yang berdiri sendiri yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Bangka, Belitung, Riau, Jawa Tengah. Namun, atas tanggal 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan dan terbentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- Pembentukan KTN (Komisi Tiga Negara) sebagai akibat Agresi Militer I yang dilakukan Belanda pada 21 Juni 1947. KTN terdiri dari Australia, Belgia, dan Amerika Serikat dan berdiri pada 27 Oktober 1947. KTN berhasil menghantarkan Indonesia ke meja perundingan Renville
- UNCI ( United Nations Commitions for Indonesia). Badan ini terbentuk untuk menggantikan KTN yang dianggap gagal dalam upayanya mendamaikan Indonesia dengan pihak Belanda. Selain itu, UNCI terbentuk sebagai akibat Agresi Milter II yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia. UNCI mampu mengantarkan Indonesia pada perundingan Roem Royen dan Konferensi Meja Bundar.
2. Bidang Keamanan dan perdamaian
- Penyelesaian masalah Irian Barat. Pada waktu terjadi ketegangan Indonesia dengan Belanda mengenai masalah Irian Barat, Sekretaris JenderalPBB U Thant menganjurkan kepada seorang diplomat asal Amerika Serikat bernama Ellsworth Bunker untuk mengajukan usul penyelesaian masalah Irian Barat. Pada bulan Maret 1962 Ellsworth Bunker mengusulkan agar Belanda menyerahkan kedaulatan Irian Barat kepada Indonesia melalui PBB. PBB juga berperan penting dalam perjanjian New York dimana akhirnya Belanda menyerahkan Irian Barat pada bangsa Indonesia. Selain itu PPB juga membentu satuan keamanan PBB untuk menjamin keselamatan Irian Barat.
- Penyelesaian pertikaian di Timor-timur
3. Bidang Ekonomi, sosial, dan Budaya
Menurut Deputi Pendanaan Luar Negeri Bappenas Sepuluh lembaga yang ada di bawah naungan PBB yaitu UNDP, FAO, ILO, UNESCO, UNFPA, UNICEF, UNIDO, UNV, WFP dan WHO secara bersama-sama mengembangkan program pembangunan di Indonesia, yakni di kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur yakni untuk mengatasi permasalahan seperti kemiskinan, air bersih dan sanitasi, pendidikan dasar, serta kesehatan.
Baca Juga :